Showing posts with label kesukuan. Show all posts
Showing posts with label kesukuan. Show all posts

Demokrasi Kesukuan: SUATU PENGANTAR, Sem Karoba, dkk.

$70.000
"Demokrasi Kesukuan" ialah sebuah Gagasan Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat di Era Globalisasi yang diajukan oleh masyarakat Papua Buku ini adalah Edisi VIIIa sebagai ‘SUATU PENGANTAR’ dari gagasan ‘Demokrasi Kesukuan’ yang direncanakan diterbitkan dalam Tiga Seri dan hampir Sepuluh Edisi.Buku yang Anda pegang ini ialah Edisi Pertama (VIIIa).

Buku ini mengantar sidang pembaca, tokoh serta Masyarakat Adat Papua kepada pemikiran-pemikiran, wacana dan persoalan-persoalan yang akan diulas dalam Sebagai pentanar, buku ini memaparkan latar-belakang, mengidentifikasi masalah yang telah mengemuka dalam pengalaman hidup penggagas sekaligus penulis dan kesimpulan yang diambil, disertai dengan batasan-batasan pokok yang dimuat dalam buku-buku "Demokrasi Kesukuan", dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penulisan buku-buku gagasan Demokrasi Kesukuan, penjelasan istilah dan garis besar isi buku-buku yang akan terbit.

Buku-buku selanjutnya tidak aakn memuat bagian pendahuluan secara panjang-lebar karena buku (Edisi VIIIa) ini telah menjadi pendahuluan untuk semua buku-buku yang akan terbit.

 

Libanon menggapai demokrasi modern

Oleh: Peter Phillip dari Berlin

(Para pendukung Saad Hariri merayakan kemenangan pemilu)

Setelah Suriah menarik mundur semua tentaranya dari Libanon, untuk pertama kalinya di negara itu digelar pemilu parlemen bebas. Partai aliansi dari Saad Hariri, putra mendiang mantan PM Rafik Hariri yang terbunuh bulan Februari lalu, tampil sebagai pemenang. Tapi dipertanyakan, apakah itu saja sudah cukup untuk membawa Libanon, menjadi sebuah negara demokrasi modern?

Sejauh ini pemilu di Libanon memang berlangsung lancar. Partai politik dari Saad Hariri, dinyatakan sebagai pemenang pemilu parlemen, namun masih terdapat sejumlah pertanyaan, yang mungkin sulit dijawab. Mula-mula dipertanyakan, apakah sebuah nama keluarga tokoh terkemuka, mencukupi untuk kualifikasi bagi sebuah jabatan dan martabat seorang kepala pemerintahan? Mendiang Rafik Al Hariri juga mendapat kritikan tetapi ia populer di kalangan luas rakyat Libanon. Sebab, paling tidak ia melakukan banyak hal bagi pembangunan kembali Libanon, sama banyaknya seperti bagi kepentingan ekonominya sendiri. Walaupun sisa reruntuhan dari perang saudara bertahun-tahun, masih kelihatan di sana-sini, namun Beirut yang modern, juga bersinar dengan sejumlah kawasan yang sangat modern dan mewah, yang tidak kalah dari kawasan serupa di Paris, dan nama Hariri tentu terkait dan tidak dapat dilepaskan dengan hal tsb. Apakah hal itu, akan dapat menjadikan anaknya seorang tokoh politik, yang juga dapat memecahkan berbagai masalah politik di Libanon?

Masalah semacam itu, cukup banyak terdapat di Libanon, dan bukan hanya di bidang politik ekonomi saja, dengan utang luar negeri yang cukup tinggi. Di sisi lain, istilah oposisi juga teramat sulit. Dalam situasi bagaimana kelompok pemerintah di masa depan, dapat menamakan dirinya oposisi? Yang dimaksud oposisi, adalah kelompok yang menentang eksistensi serta campur tangan Suriah di Libanon. Damaskus memang telah menarik seluruh tentaranya. Tetapi merupakan kebodohan, jika menganggap Suriah tidak melanjutkan kepentingannya di bekas negara protektoratnya. Pembunuhan wartawan yang kritis terhadap Suriah, Samir Kassir belum lama ini, merupakan sebuah contoh tanda peringatan.

Menjadi sangat berbahaya, jika kekuatan pimpinan di Libanon, hanya menetapkan haluannya sebagai oposisi menentang Suriah. Sebuah negara, tidak akan tertolong, hanya dengan sikap oposisif dan penolakan saja, melainkan hanya dengan upaya baru yang positif dan
konstruktif, melalui pembangunan, perujukan dan kerjasama. Namun kesiapan untuk itu, sejauh ini tidak ditunjukkan dengan cukup jelas. Libanon baru, sangat mirip dengan Libanon lama, dengan sistem yang kuno,  yang di masa lalu merupakan penyebab situasi buruk.

Kelompok-kelompok lama masih eksis, kelompok yang mengedepankan kepentingan kekuasaan, berdasarkan agama dan kesukuan. Nama-nama aktornya tetap sama. Kadang-kadang generasinya saja yang baru, tetapi orangnya yang itu itu juga. Semua orang berharap, dapat memanfaatkan berlakunya sebuah sistem proporsional, untuk melindungi dirinya maupun kepentingannya. Sebuah sistem, yang memiliki niat baik, untuk memungkinkan kehidupan bersama yang damai, diantara berbagai kelompok yang beraneka ragam. Dan dalam waktu bersamaan, juga memiliki kontribusi untuk menghapuskan masalah antar agama.

Sebuah Libanon baru, harus muncul dari pemikiran pembagian kekuasaan secara proporsional semacam itu. Dan tidak harus menamakan dirinya anti Suriah, anti Israel atau anti apapun, melainkan di garis depan terutama harus membela kepentingan rakyat Libanon. Untuk itu, diperlukan partai politik dengan program yang jelas, yang sejauh ini partai semacam itu tidak ada di Libanon. Untuk itu, juga diperlukan tokoh politik baru, yang tidak hanya tampil sebagai perwakilan keluarga. Melainkan sebagai teknokrat, dimana kesejahteraan rakyat menjadi  program utamanya. Libanon masih jauh dari kondisi untuk berubah menjadi negara demokrasi modern. Sekarang Libanon, satu persatu negara-negara di kawasan Timur-Tengah, tampaknya akan terhempas badai perubahan.

Demokrasi Kaum Tarekat

      MANA negara muslim yang paling demokratis di dunia? Malaysia, Indonesia, atau Mesir? Bukan ketiganya, melainkan Senegal, negeri berpenduduk 10 juta orang-92 persen beragama Islam-di Afrika bagian barat. Inilah pendapat Dr. Leonardo A. Villalon, ahli ilmu politik dari Universitas Kansas, dalam Konferensi Internasional tentang Tantangan Demokrasi di Dunia Muslim, di Jakarta, Selasa dan Rabu pekan lalu. Konferensi ini diikuti 50 orang pakar dari berbagai negara, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jakarta, Universitas Ohio AS, dan beberapa lembaga lain. Senegal memang potret yang unik. Negeri ini kecil dan miskin.

Daya beli per kapitanya cuma US$ 1.600-lebih rendah dari Indonesia, yang US$ 2.900. Kemiskinan biasanya menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, juga berimbas pada rendahnya kultur demokrasi. Namun, menurut Villalon, kasus Senegal memang lain. Negeri itu punya sejarah politik yang khusus, yang mendukung sistem politik yang toleran dan pluralis dibandingkan dengan negara-negara jirannya. Pendapat itu agak berbeda dengan kesimpulan Freedom House, lembaga independen yang mendorong kebebasan dan demokrasi yang diakui dunia akademik. Memuat hasil survei terhadap kondisi kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia setiap tahun, Freedom House pada 2001 menyatakan bahwa negara muslim yang paling demokratis adalah Mali. Tentu Villalon tidak sepakat dengan kesimpulan itu.

 Menurut dia, Senegal tetaplah lebih unggul dari Mali. Alasannya, negeri yang melahirkan penyanyi dunia Youssou N'dour itu memiliki sejarah panjang dalam penerapan demokrasi. Sehingga, secara kelembagaan, Senegal lebih tertata dibanding Mali. Lagi pula Mali yang juga miskin itu sedang menghadapi pemilihan presiden pada April mendatang. "Pemilihan itu akan menjadi tonggak demokrasi. Jadi, kita mesti menunggu hasilnya," kata Villalon kepada TEMPO. Sedangkan Senegal sejak merdeka pada 1960 telah menggelar pemilu secara rutin, walau selama 40 tahun partai yang berkuasa selalu sama. Namun, pada dasawarsa 1990, pemerintah mengubah pelaksanaan pemilu ke sistem yang semakin adil dan transparan. Dan ketika pemilu digelar pada 2000, partai oposisi menang dan memerintah. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Villalon jatuh hati pada negeri yang kesebelasan sepak bolanya pada Mei nanti akan tampil pertama kali di Piala Dunia Korea-Jepang itu. Faktor apa lagi yang mendorong kultur demokrasi tumbuh subur? Selain faktor ke-sejarahan yang panjang, antara lain warisan politik jajahan Prancis yang sekuler, Senegal memiliki modal kehidupan religius yang toleran dan pluralis.

Kecenderungan ini adalah pengaruh dari ajaran Tijaniyah dan Qadariyah, dua tarekat utama yang dianut mayoritas penduduk Senegal. "Hampir semua orang di Senegal penganut tasawuf," kata Villalon. Kesertaan dalam ordo tarekat sangat penting di tengah kehidupan nyata di Senegal. Ajaran yang plularis dari para marabout-begitu istilah mursyid dalam bahasa Francophone, Afrika-inilah yang menjadi lahan subur bagi demokrasi. "Ajaran tasawuf ini adalah elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi," kata Villalon. Fakta yang tampak, Senegal sangat toleran terhadap kaum nonmuslim, misalnya penganut Kristen, yang berjumlah dua persen. Partai-partai yang berdasarkan agama, kesukuan, dan kewilayahan dilarang. Bentuk negaranya republik dan berwatak sekuler.

Otoritas keagamaan dan otoritas politik saling menghormati. Demokrasi ala Senegal ini ternyata masih merupakan pekerjaan rumah kebanyakan negara yang mayoritas rakyatnya penganut Islam.

Survei Freedom House menyatakan, negara-negara nonmuslim tiga kali lebih demokratis dibandingkan dengan negara-negara muslim. "Ada jurang yang menganga lebar. Sementara negara-negara Barat dan non-Barat berkembang semakin demokratis, negara-negara muslim tertinggal jauh di belakang," kata Adrian Karatnycky, Presiden Freedom House dan koordinator survei.

Ketertinggalan itu, menurut Saiful Mujani, M.A., ahli perbandingan politik dari Universitas Negeri Ohio, AS, disebabkan oleh ber-bagai faktor. Ada negara muslim yang masih mewarisi kultur kesukuan. "Jadi, bila demokrasi tidak tumbuh, itu bukan karena Islam-nya. Itu karena watak kesukuan," kata Saiful.

Faktor lain adalah intervensi militer seperti yang terjadi di Turki dan Aljazair. Faktor alam sebagai sumber pendapatan negara juga berpengaruh. Negara yang kaya karena minyak cenderung tidak demokratis, misalnya Arab Saudi. Rakyat memang tidak dipungut pajak, tapi juga tidak mempunyai hak untuk mengontrol pemerintah. Jadi, kita mau meniru Senegal? K.M.N., Agus Hidayat

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Papua Books - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger